GRESIK – Penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Gresik belum ada kepastian. Komisi pemilihan umum (KPU) Gresik masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) perihal tidak ada gugatan dalam pelaksanaan pesta demokrasi 9 Desember kemarin.
Ketua KPU Gresik Ahmad Roni menjelaskan, penetapan paslon harus mentaati aturan. Yakni paling lambat tiga hari sejak surat dari MK diterima. Hal itu sesuai dengan PKPU no 19. Namun, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat tersebut.
“Kami memang menerima informasi di media sosial terkait permohonan beberapa kabupaten/kota yang mengajukan gugatan ke MK. Gresik tidak masuk,” kata Roni, Kamis (24/12/2020).
Roni menjelaskan, secara resmi MK nanti akan berkirim surat ke KPU RI terkait kabupaten/kota yang tidak ada sengketa pilkada. Surat itu kemudian akan ditembuskan ke KPU Gresik.
“Setelah surat turun, kami akan menpersiapan penetapan paslon dengan suara terbanyak,” jelasnya.
Diketahui, sesuai hasil rekapapitulasi, paslon nomor urut 2 Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (Niat) unggul dengan mendapatkan 369.844 ribu suara. Sedangkan lawannya nomor urut 1 Moh Qosim dan Asluchul Alif (QA) 355.611 suara.
“Jumlah partisipasi cukup tinggi. Melampui dari target yang ditentukan, ini juga berkat kedua pasangan calon,” tandasnya.
Roni juga menyebut, laporan hasil audit dana kampanye dalam bentuk hard copy juga diserahkan hari ini ke kedua tim paslon. Pertama, dana kampanye paslon urut 1, Moh Qosim-Asluchul Alif sebesar Rp 1.287.500.000,00 dengan pengeluaran sebesar Rp 1.287.500.000,0. Saldo kosong.
Sedangkan hasil audit, dana kampanye paslon urut 2, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah sebanyak Rp 328.226.673,00 dengan pengeluaran Rp 328.255.735,00. Saldo Rp 938,00.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syaifuddin Anam |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi